KuLiahQ

PERAN PENDIDIKAN SEKOLAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH KEPENDUDUKAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kependudukan berkualitas serta pemuda sebagai generasi penerus bangsa merupakan salah satu upaya yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pengendalian kuantitas penduduk secara berkesinambungan diperlukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Permasalahan yang menonjol saat ini adalah  rendahnya mutu pendidikan yang merupakan salah satu hal pokok penentu kualitas penduduk suatu bangsa.

Penduduk itu dinamis, oleh karenanya, masalah-masalah yang menyertai kependudukan juga bersifat dinamis. Pendidikan kependudukan dimaksudkan untuk memberikan wawasan kependudukan dan meningkatkan kesadaran akan masalah-masalah kependudukan. Dalam konteks ini, maka pembelajaran/pendidikan kependudukan juga harus mampu mencakup aspek dinamis dari masalah-masalah kependudukan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, makalah ini mencoba menguraikan sebagian kecil dinamika kependudukan yang melahirkan isu-isu di bidang kependudukan, dan upaya-upaya penyelesaiannya melalui pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup.

B. Tujuan

Makalah ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap masalah kependudukan yang kini merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan. Selain itu untuk menambah wawasan akan pentingnya pendidikan guna menyelesaikan masalah kependudukan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Masalah Kependudukan

Masalah kependudukan yang di hadapi bangsa Indonesia sekarang ini adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya laju pertumbuhan dan jumlah kuantitas penduduk.

Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat meskipun laju pertumbuhannya semakin menurun. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 1990 dan 2000, jumlah penduduk Indonesia 179,4 juta jiwa dan 206,3 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun pada periode 1990–2000, lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk periode 1980-1990 (1,97 persen). Masalah yang dihadapi antara lain adalah masih tingginya pertambahan jumlah penduduk secara absolut. Meskipun telah terjadi penurunan fertilitas, namun secara absolut pertambahan penduduk Indonesia meningkat sekitar 3 sampai 4 juta jiwa per tahun. Hal ini disebabkan karena tambahan pasangan usia subur yang dihasilkan dari ledakan kelahiran atau momentum demografi yang terjadi pada tahun 1970-an. Apabila masalah kependudukan tersebut tidak ditangani dengan baik, dapat berakibat pada semakin beratnya upaya pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

2. Tidak Sebaran Penduduk Antar Daerah yang Merata

Di samping jumlah penduduknya yang besar, karakteristik penduduk Indonesia yang kurang menguntungkan adalah persebarannya yang tidak merata. Sekitar 60% penduduk Indonesia mengelompok di Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya 6,9% dari luas seluruh daratan Indonesia. Ketimpangan persebaran penduduk di Indonesia erat kaitannya dengan kebijaksanaan Pemerintah Belanda di Indonesia pada abad ke-l9. Mereka mempersiapkan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah untuk industri-industri yang berada di Eropa, terutama di negeri Belanda. Bahan mentah seperti karet, kopi, teh, dan tembakau yang sangat dibutuhkan ditanam di Pulau Jawa.

3. Penuaan umur penduduk (aging population)

Penurunan kelahiran (sebagai akibat keberhasilan Program Keluarga Berencana) dan penurunan angka kematian dan meningkatnya usia harapan hidup (sebagai akibat meningkatnya derajat kesehatan), telah menyebabkan terjadi perubahan struktur umur penduduk di Indonesia. Proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) semakin menurun, sedangkan proporsi lansia (umur 60 tahun ke atas) semakin meningkat.

4. Masalah-Masalah Ketenagakerjaan

a. Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka selama 5 tahun terakhir.

b. Meningkatnya tingkat penganggur terbuka usia muda (berumur 15-19 tahun).

c. Meningkatnya angka setengah pengangguran

d. Berkurangnya lapangan kerja formal diperkotaan dan diperdesaan.

5. Ketimpangan Gender dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Perannya dalam Pembangunan

Berdasarkan Indonesia Human Development Report 2004, angka HDI 65,8 dan angka GDI 59,2. Tingginya angka HDI dibandingkan dengan angka GDI menunjukkan, bahwa keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia secara keseluruhan belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan pembangunan gender. Ketimpangan gender mengacu pada dua aspek yaitu ketimpangan gender untuk keterlibatan dalam proses pembangunan dan ketimpangan gender dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.

6. Hak-Hak dan Kesehatan Reproduksi

Hak-hak dan kesehatan reproduksi yang merupakan dasar terwujudnya keluarga kecil berkualitas belum dipahami oleh sebagian masyarakat dan keluarga. Dari data SDKI 2002-03 hanya 60,3 persen pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB dapat terpenuhi permintaannya, sedangkan 8,6 persen PUS yang sebenarnya tidak ingin anak atau menunda kehamilannya, tidak memakai kontrasepsi (unmet need). Sebagian masyarakat, orang tua maupun remaja sendiri belum memahami hak-hak dan kesehatan reproduksi remaja. Masyarakat dan keluarga masih enggan untuk membicarakan masalah reproduksi secara terbuka dalam keluarga. Para anak dan remaja lebih merasa nyaman mendiskusikannya secara terbuka dengan sesama teman. Hal ini disebabkan oleh pemahaman nilai-nilai adat, budaya, dan agama yang menganggap pembahasan kesehatan reproduksi sebagai hal yang tabu.

Sementara itu, pusat atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat ini masih terbatas jangkauannya dan belum memuaskan mutunya. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah nampaknya juga belum sepenuhnya berhasil. Semua ini mengakibatkan banyaknya remaja yang kurang memahami atau mempunyai pandangan yang tidak tepat tentang masalah kesehatan reproduksi. Pemahaman yang tidak benar tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi ini menyebabkan banyaknya remaja yang berperilaku menyimpang tanpa menyadari akibatnya terhadap kesehatan reproduksi mereka.

7. Mobilitas Penduduk di Era Otonomi Daerah

Pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; serta PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, sedikitnya ada tiga hal yang berkaitan dengan mobilitas penduduk. Pertama, daerah-daerah potensial akan semakin menarik untuk didatangi penduduk. Kedua, daerah-daerah yang miskin dan masih memiliki tingkat primordialisme yang tinggi justru kurang diminati, serta penduduknya akan menolak masuknya etnis lain. Ketiga, munculnya nuansa baru bagi daerah untuk mengembangkan segenap sumber daya yang dimiliki.

8. Rendahnya kesadaran Registrasi Penduduk

Penduduk merupakan sentral pembangunan. Dalam artian lainnya, setiap perencanaan pembangunan harus memperhatikan penduduk baik dalam konteks pelaku pembangunan maupun yang menikmati hasil pembangunan. Oleh karenanya, ketersediaan data kependudukan menjadi bagian pokok untuk dapat terumuskannya perencanaan pembangunan yang baik.

Sumber data kependudukan terdiri dari sensus penduduk, survai dan registrasi penduduk. Mengingat dibutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama, data yang bersumber dari sensus maupun survai umumnya hanya tersedia untuk jangka waktu 5 dan 10 tahun. Dalam konteks perencanaan pembangunan yang membutuhkan data Tahunan dan bergerak secara dinamis, sumber data kependudukan yang tepat dan sesuai adalah dari registrasi penduduk.

Namun demikian, kenyataan yang ada menunjukkan rendahnya kesadaran penduduk dalam pencatatan administrasi kependudukannya, baik dalam hal pencatatan kelahiran, kematian, perpindahan penduduk dan perkawinan. Kondisi ini memaksa perencanaan pembangunan menggunakan data yang seringkali sudah “out of date” atau menggunakan data kependudukan dari hasil estimasi/ perkiraan. Pada tahap selanjutnya, hal ini tentu akan mengakibatkan kurang tepatnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan.

B. Peranan Pendidikan dalam Menyelesaikan Masalah Kependudukan

1. Menekan Pertumbuhan Penduduk

Pendidikan sekolah mempunyai peranan penting bagi usaha pengendalian penduduk. Dengan belajar di sekolah anak perempuan yang melanjutkan ke sekulah lanjutan atau universitas dengan sendirinya usia menikah mereka ditunda. Setelah mereka berumah tangga, mereka tidak mau hanya menjadi ibu rumah tangga. Wanita yang berpendidikan akan bekerja di luar rumah. Pendidikan mendorong emansipasi dan akan merubah pola piker pembentukan keluarga kecil. Sehingga tingkat kelahiran bayi bisa diperkecil.

Pendidikan Sekolah sebagai wadah untuk memberikan pengetahuan kepada para Siswa mengenai masalah kependudukan dalam hal ini mengenai pertambahan jumlah penduduk. Pengetahuan tersebut dapat berupa pendidikan tentang seks dan KB. Di sekolah, seorang siswa diharapkan dapat mengetahui bahaya melakukan hubungan seksual di luar nikah.Karena pendidikan seks masih dianggap tabu, maka seorang siswa sering salah dalam pergaulan sehingga terjadi kasus hamil di luar nikah pada usia muda. Hal inilah yang menyebabkan angka kelahiran semakin bertambah. Padahal adanya pendidikan seks di sekolah dapat meminimalisir hal tersebut. Siswa mengetahui bahaya seks diluar nikah dapat menimbulkan penyakit HIV/AIDS, hepatitis, atau penyakit menular lainnya.

Selain itu, siswa yang mendapatkan pengetahuan mengenai KB dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat melalui pendekatan dan penyuluhan. Karena pada umumnya masyarakat desa masih kurang paham mengenai cara penggunaan KB. Oleh karena itu, adanya PKLH di sekolah dapat membantu masyarakat tersebut menggunakan KB dengan benar sehingga pertambahan penduduk dapat ditekan

2. Menekan jumlah pengangguran dan urbanisasi

Pendidikan di sekolah mempunyai tujuan membentuk siswa yang terampil, mandiri, cerdas, dan kreatif. Seorang siswa yang dapat melanjutkan sekolah sampai universitas diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan keahliannya sehingga masyarakat akan diserap sebagai tenaga kerja tanpa harus pergi ke kota.Hal ini akan mengurangi tingkat urbanisasi dan pengangguran. Pendidikan sekolah harus mendidik siswanya agar memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai. Dan kualitas pendidikan tersebut seseorang mampu menerapkannya dalam masyarakat sehingga mengurangi angka pengangguran.

Dalam semangat membangun secara mandiri, pendekatan pendidikan berbasis luas, pusat-pusat pendidikan telah dianjurkan untuk segera mengembangkan otonomi dengan tugas menghasilkan lulusan siap kerja. Dengan tuntutan itu beberapa kampus dan pusat-pusat pendidikan menengah dan atas harus mulai mengembangkan diri menjadi lembaga pendidikan yang otonom dan sanggup menghasilkan lulusan yang siap kerja. Untuk itu perlu didukung strategi praktis yang mudah dilaksanakan, karena proses pengembangan itu sangat berbeda dengan keadaan sekarang, tidak mudah dibuat dan dilaksanakan. Untuk memudahkan pelaksanaannya di lapangan, setiap sekolah dan perguruan tinggi harus diberi kesempatan mengembangkan strategi dan mempelajari contoh-contoh konkrit bagaimana mengembangkan dan melaksanakan hal tersebut.

3. Menekan angka kemiskinan

Upaya pengentasan kemiskinan tidak boleh hanya terpaku pada kepala keluarga yang kebetulan miskin, tetapi harus dengan seksama diarahkan pada keluarga muda yang kurang mampu serta anak-anak mereka yang masih bersekolah, baik di pendidikan dasar, menengah maupun mereka yang berhasil meraih pendidikan yang lebih tinggi.Anak-anak mereka yang bersekolah itu harus dijadikan sasaran bersama untuk dibantu pemberdayaannya dengan gigih karena kemungkinan besar dengan membantu pemberdayaan mereka dengan pendidikan yang cukup bisa dicegah tumbuhnya atau bertambahnya keluarga miskin baru.

Upaya itu sekaligus merupakan upaya untuk memotong rantai kemiskinan yang terjadi secara alamiah karena anak keluarga miskin yang tidak bersekolah, hampir pasti mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan nilai tambah yang relatif rendah. Apabila pertambahan keluarga miskin itu dapat dicegah maka dengan sendirinya upaya pengentasan kemiskinan itu tidak seperti upaya yang “berjalan di tempat”. Ini berarti untuk upaya pengentasan kemiskinan yang bersifat komprehensip kita harus mewaspadai para anggota keluarga kurang mampu yang ada secara menyeluruh

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Pendidikan mempunyai peran yang penting dalam mengatasi berbagai masalah kependudukan.  Diantara masalah tersebut adalah Masih tingginya laju pertumbuhan dan jumlah kuantitas penduduk, Sebaran Penduduk Antar Daerah yang tidak Merata Penuaan umur penduduk (aging population), Masalah-Masalah Ketenagakerjaan, Ketimpangan Gender dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Perannya dalam Pembangunan, Hak-Hak dan Kesehatan Reproduksi, Mobilitas Penduduk di Era Otonomi Daerah dan Rendahnya kesadaran Registrasi Penduduk.

Masalah- masalah tersebut sebenarnya bukanlah hal yang  mudah diselesaikan dalam waktu singkat,akan tetapi memerlukan proses yang panjang. Dalam hal ini penyelesaian yang merupakan sebuah proses adalah pendidikan. Dengan pendidikan generasi muda menjadi punya pola pikir baru akan perubahan yang lebih baik, sehingga kemiskinan, pengangguran urbanisasi, dll dapat diminimalisir bahkan dapat dihilangkan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: